JEMBER - Kabarselatan.com Lama tak terdengar kabarnya semenjak kasus dugaan korupsi billboard, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Hadi Sasmito secara mendadak tampil ke permukaan. Dia membuat statemen ke media massa pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Hadi bukannya bicara tentang perkara yang sedang membelitnya, tapi justru soal pembekuan realisasi seluruh jenis program bantuan sosial. Termasuk diantaranya jaring pengaman untuk warga miskin maupun honorarium bagi puluhan ribu guru ngaji.
Kontroversi pun tidak terelakkan. Pasalnya, Hadi melakukannya hanya selang beberapa hari dari penyegelan 10 billboard sebagai barang bukti penyidikan.
Disamping, pernyataan Hadi juga meluncur bukan di waktu sebelum tapi justru ketika tengah-tengah masa kampanye berlangsung. Apalagi, subtansi yang diutarakan Hadi sejalan dengan seruan kubu pendukung pasangan calon nomor 02 Muhammad Fawait - Djoko Susanto (Fawait-Djoko).
Hadi menyebut, alasan demi netralitas dirinya sudah mengundang rapat sejumlah pejabat untuk menjelaskan tentang penghentian realisasi berbagai bantuan sosial.
"Di dalamnya ada kegiatan sosial, pemberian bantuan ke masyarakat, seperti honor guru ngaji dan lainnya. Intinya, program kemasyarakatan harus dihentikan sementara sekaligus ini menjadi bagian netralitas ASN selama Pilkada," ucap Hadi.
Sikap Hadi menunda pencairan bantuan sosial itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan ada dugaan dilatarbelakangi paksaan oleh pihak tertentu.
Mengingat, sejalan dengan desakan dari sosok pendukung Fawait-Djoko, yakni Kustiono Musri yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cinta Jember sebelumnya menyatakan sikap gerakan 'Save APBD 2024.
Di dalam suratnya, Kustiono menuntut penundaan bantuan sosial baik tunai maupun non tunai, beasiswa pelajar, honor guru ngaji, bantuan peralatan kerja, rehabilitasi tempat ibadah dan semua belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. "Jadi, itu memang benar keinginan kami bahwa bansos itu harus ditunda. Kami berpandangan momentum penyaluran bansos itu ketika Pilkada akan sangat rawan untuk di politisir. Terutama oleh kepentingan petahana," ucapnya. (*)